DMBGlobal.CO.ID – Pada hari kedua rangkaian London Climate Action Week 2025, Pemerintah Provinsi Riau menggelar pertemuan penting bersama perusahaan pemilik lisensi dan metodologi perhitungan karbon kredit terkemuka saat ini, yaitu ART TREES.
Architecture for REDD+ Transactions (ART) merupakan lembaga yang menyediakan standar serta kerangka kerja untuk program REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) pada tingkat yurisdiksi.
Sementara itu, The Environmental Excellence Standard for REDD+ (TREES) adalah standar pengukuran, pemantauan, pelaporan, serta verifikasi hasil pengurangan dan penyerapan emisi yang dikembangkan ART.
Diskusi tersebut dipimpin oleh perwakilan Indonesia dari Kementerian Kehutanan, Prof. Haruni, yang bersama peserta membahas penerapan metodologi perhitungan karbon kredit di wilayah jurisdiksi.
Selain itu, agenda pertemuan turut mencakup peninjauan program, persyaratan, serta peluang kerja sama antara Pemerintah Indonesia, Pemerintah Provinsi Riau, dan ART TREES ke depannya.
Managing Director ART TREES, Cristina Magerkurth, dalam sesi diskusi menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif yang dilakukan Pemerintah Provinsi Riau.
“Dua jam pertemuan dengan Pemerintah Indonesia khususnya Pemprov Riau merupakan pertemuan berharga, kami berharap Pemprov Riau bisa membuat keputusan terbaik bergerak maju untuk perubahan iklim, dan kami berharap dapat bekerja sama kedepannya,” ungkap Cristina pada Selasa (24/6/2025).
Ia menekankan pentingnya pendampingan yang dilakukan United Nations Environment Programme (UNEP) serta penentuan metode perhitungan yang akan dipakai.
Di sisi lain, Plt Kepala Bappeda Provinsi Riau, Purnama Irawansyah, memaparkan data baseline karbon Provinsi Riau yang tercatat dalam RPJMD Riau Tahun 2024, yaitu sebesar 174 juta ton CO₂.
Menurutnya, berdasarkan target nasional, jurisdiksi Riau berkewajiban memangkas emisi hingga 39 persen dengan kapasitas sendiri, dan hingga 43 persen apabila memperoleh dukungan internasional.
“Jika Riau berhasil menurunkan emisi sebesar 43 persen dengan bantuan internasional, maka benefit yang akan diterima sebanding dengan angka itu,” jelas Purnama.
Gubernur Riau Abdul Wahid juga mengungkapkan langkah strategis daerah dalam membuka jalur investasi karbon global melalui pasar wajib karbon (compliance market), yang diatur pemerintah dan diperuntukkan bagi pihak-pihak yang berkewajiban memangkas emisi berdasarkan ketentuan perjanjian internasional, termasuk Pasal 6 Persetujuan Paris (Paris Agreement).
Untuk dapat mengakses pasar wajib karbon dunia, Pemerintah Provinsi Riau perlu bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam memperkenalkan wilayah jurisdiksi yang memiliki potensi penurunan emisi signifikan.
Menurut Gubernur Wahid, kondisi keuangan daerah yang kian menantang justru menjadi peluang untuk mencari terobosan pendanaan.
Pendapatan dari perdagangan karbon kredit nantinya dapat dimanfaatkan untuk mendukung program-program pembangunan lingkungan, mencakup sektor kehutanan, lahan, pertanian, lingkungan hidup, hingga transportasi.* (Sumber: mediacenter.riau.go.id)