DMBGlobal.CO.ID – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengusulkan agar daerah dengan volume sampah relatif kecil di Provinsi Banten menerapkan sistem pengelolaan berbasis aglomerasi atau kerja sama lintas wilayah.
Skema ini dinilai lebih efisien dibanding pengelolaan mandiri, terutama bagi daerah yang memiliki keterbatasan kapasitas.
Sekretaris Utama KLH, Rosa Vivien Ratnawati, menyampaikan hal tersebut usai menghadiri rapat koordinasi bersama Gubernur Banten Andra Soni dan sejumlah kepala daerah di Aula Pendopo KP3B, Jumat (12/9/25).
Menurutnya, setiap wilayah di Banten menghadapi tingkat permasalahan sampah yang berbeda.
Daerah dengan timbulan sampah besar, seperti Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang, membutuhkan dukungan teknologi pengolahan modern.
“Kalau volumenya besar, cocok menggunakan teknologi berbasis listrik,” ujar Rosa dikutip Bantennews.co.id.
Sementara itu, daerah dengan jumlah sampah lebih kecil, seperti Cilegon, Serang, dan Lebak, disarankan menerapkan pola aglomerasi.
Ia mencontohkan fasilitas RDF (Refuse Derived Fuel) di Cilegon yang mampu menampung 8.000 ton sampah, padahal produksi lokal hanya sekitar 200 ton.
“Artinya harus ada kerja sama dengan wilayah sekitar,” tambahnya.
Rosa juga menegaskan bahwa praktik open dumping sudah tidak bisa dipertahankan lagi.
Ia menyoroti TPA Bangkonol di Pandeglang yang masih menggunakan metode tersebut, dan mendorong peralihan minimal ke sistem controlled landfill.
“Kalau open dumping jelas tidak kami rekomendasikan. Paling tidak harus beralih ke controlled landfill,” ucapnya.
Metode controlled landfill dilakukan dengan cara memadatkan sampah lalu menutupinya dengan tanah secara berkala.
Meski belum menjadi solusi paling ideal, sistem ini dianggap lebih layak dibanding pembuangan terbuka.
Sebelumnya, muncul polemik terkait nota kesepahaman (MoU) pengiriman sampah dari Kota Tangerang Selatan ke TPA Bangkonol.
Meski Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani telah mengumumkan pembatalannya pada (31/8/25), Rosa menegaskan pembahasan solusi tetap dilanjutkan.
“Sampah yang akan dikirim ke TPA Pandeglang sedang kami evaluasi lagi, agar ditemukan jalan keluarnya,” tuturnya.* (Sumber: Bantennews.co.id)