BEKASI, DMBGLOBAL.CO.ID – Bergelut dengan sampah kerap dipandang sebagai pekerjaan yang menjijikkan bagi sebagian orang. Namun, bagi warga yang tinggal di sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, sampah justru menjadi sumber penghidupan sekaligus harapan ekonomi.
Ribuan warga menggantungkan hidup di TPST Bantargebang yang kini kondisinya semakin membeludak dan telah melampaui kapasitas. Tumpukan sampah yang menggunung itu seolah berubah menjadi “rezeki” bagi sebagian warga yang bersedia mengolahnya.
Salah satunya adalah Andi (34), pengepul limbah plastik yang telah bertahun-tahun mencari nafkah dari sisa-sisa sampah di Bantargebang. Dari pekerjaan tersebut, Andi mampu meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah setiap bulannya.
“Sukanya kalau keuntungan lebih dari ekspetasi kami, itu bulan kemarin Rp 30 juta per bulan,” jelas Andi ketika diwawancarai Kompas.com di lokasi, Jumat (12/12/25).
Usaha Turun-temurun Sejak 1996
Usaha pengepulan limbah plastik yang digeluti Andi merupakan bisnis turun-temurun yang telah berdiri sejak 1996. Awalnya, ayah Andi bekerja sebagai pemulung di Bantargebang.
Dari pengalamannya, ia menyadari bahwa limbah plastik memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan kemudian beralih menjadi pengepul.
Usaha tersebut dikenal dengan nama “Lapak Bos Min”. Seiring bertambahnya usia, sang ayah menyerahkan pengelolaan usaha itu kepada Andi yang hingga kini terus menjalankannya.
Andi menjelaskan, sistem kerja usahanya dimulai dengan membeli limbah plastik dari para pemulung di area TPST Bantargebang.
“Kami beli ada yang Rp 450 perak sampai Rp 700 itu biaya angkut dan sortir tanggungan saya, mereka (pemulung) hanya cari,” jelas Andi.
Limbah plastik kemudian dibawa ke lapak yang berada tepat di samping TPST Bantargebang untuk dicuci, disortir, dan dijemur hingga kering.
“Kalau di sini jenis plastik yang banyak Polypropylene (PP), HDPE-High-Density Polyethylene (HD), Polyethylene (PE), dan plastik sablon warna,” ujar Andi.
Dijual ke Distributor dan Buka Lapangan Kerja
Plastik yang telah bersih dan kering dijual ke distributor dengan harga yang bervariasi, mulai dari Rp 1.300 hingga Rp 6.000 per kilogram, tergantung jenisnya. Limbah tersebut kemudian didaur ulang menjadi berbagai produk seperti kursi dan palet.
Selain keuntungan ekonomi, Andi menilai usahanya turut membantu mengurangi beban sampah di Bantargebang.
“Kalau semua jenis plastik sekitar 3 – 4 ton bisa saya kumpulin dalam satu hari,” ungkap Andi.
Usaha tersebut juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Saat ini, Andi mempekerjakan tujuh orang karyawan.
“Kalau buat sortir sekarang ada tujuh orang. Ibu-ibu ada dua, sisanya pemuda yang malas cari kerja di luar,” tutur Andi.
Salah satu pekerja, Surheni (36), mengaku bersyukur meski penghasilannya terbatas.
“Rp 85.000 itu harian, sebenarnya enggak cukup, cuma dicukup-cukupin aja. Namanya orang susah, kalau butuh ya harus beli beras, beli kebutuhan pokok,” tutur Surheni.
Namun, pekerjaan tersebut juga menyimpan risiko kesehatan.
“Pernah sakit karena sampah tapi paling sehari atau dua hari. Biasanya flu dan sakit kepala. Alhamdulillah enggak yang parah,” jelas dia.
Risiko Kesehatan dan Desakan Perbaikan
Guru Besar Ilmu Penyakit Dalam Universitas Indonesia, Ari Fahrial Syam, mengingatkan bahaya paparan gas metana dari sampah.
“Tapi, yang jelas ketika dia terpapar dengan sampah, gas metana, segala macem, itu tentu yang akan terganggu adalah paru-parunya,” ucap Ari.
Sementara itu, Pakar Lingkungan UI Mahawan Karuniasa menekankan pentingnya pengurangan sampah dari hulu.
“Kemudian, strategi memperpanjang tentu saja agar TPST itu terus dapat menampung sampah tentu saja yang pertama kita harus lihat dari hulunya, bagaimana mengurangi 7.000 ton per hari itu yang masuk ke Bantar Gebang,” ungkap Mahawan.
Dari sisi legislatif, DPRD DKI Jakarta turut mendesak perbaikan pengelolaan.
“Persoalan Bantargebang menjadi permasalahan yang selalu menjadi perhatian kami di DPRD DKI Jakarta. Namun, akar permasalahannya terletak di jumlah sampah yang dihasilkan oleh Jakarta,” ungkap Bun Joi Phiau.
“Perihal ini, kami meminta Pemprov DKI untuk memonitor ketahanan tanggul-tanggul yang dibangun di sekitar Bantar Gebang. Semua bagiannya harus dicek secara berkala,” tutur Bun.* (Sumber: Kompas.com)