SUMATRA BARAT, DMBGLOBAL – Dalam upaya merespons kondisi darurat pengelolaan sampah di Sumatra Barat, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) bersama pemerintah daerah menyusun peta jalan penyelesaian persoalan sampah dari hulu hingga hilir. Langkah ini ditargetkan tuntas paling lambat pada akhir 2027.
Kolaborasi lintas pemerintahan menjadi kunci dalam mengawal pelaksanaan program secara terpadu. Fokusnya tidak hanya menambah fasilitas pemrosesan akhir, tetapi juga mengubah pengelolaan sampah menjadi tata kelola lingkungan yang modern, bernilai, dan berkelanjutan.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa KLH/BPLH siap memberikan dukungan sesuai kebutuhan. Namun, ia menekankan pemerintah daerah harus memiliki komitmen dan target penyelesaian yang jelas.
“Saya ingin setelah rakor dari sini, kita punya roadmap untuk Sumatera Barat. Nanti akan muncul beberapa kebutuhan, dari mana yang bisa kita support, apa saja yang bisa kita support. Intinya setahun dua tahun ke depan harus tuntas. Minimal akhir tahun 2027 urusan sampah harus sudah selesai semua,” jelas Menteri Jumhur.
Peta jalan tersebut mencakup pengurangan sampah sejak dari sumber, penguatan peran bank sampah, optimalisasi teknologi pengolahan, serta peningkatan pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Seluruh fasilitas TPA juga diharapkan memenuhi standar perlindungan lingkungan.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyambut baik inisiatif KLH/BPLH. Menurutnya, pembenahan tata kelola persampahan harus dilakukan secara terpadu agar tidak menghambat pembangunan daerah.
“Persampahan masih menjadi permasalahan terbesar di Sumatera Barat. Beberapa permasalahan tersebut memerlukan pembenahan tata kelola persampahan secara menyeluruh yang dimulai dari pengurangan sampah di sumber, penguatan bank sampah, peningkatan kapasitas pengolahan, hingga pemrosesan akhir yang memenuhi standar lingkungan. Positif dengan pertemuan kita hari ini, ini adalah momen bagi kita untuk bersinergi, berkolaborasi, dan kemudian juga melakukan upaya-upaya sedini mungkin, secepat mungkin,” ujar Mahyeldi.
Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, mengatakan dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan di tengah keterbatasan sarana dan anggaran daerah. Ia menyebut daerahnya masih kekurangan armada pengangkut dan alat berat untuk menangani timbulan sampah.
“Perlu kami sampaikan kepada Bapak, timbulan sampah kami kurang lebih 298,91 ton per hari. Harapan saya, kami dapat membenahi persampahan. Namun, perlu diketahui bahwa dengan kondisi keuangan akibat efisiensi pemotongan TKD, ditambah kami mendapat kemalangan berupa banjir dan longsor, sampai sekarang kami belum konsisten dalam penyelesaian persoalan sampah. Kami kekurangan truk, kami kekurangan ekskavator. Inilah kondisi kami, Pak,” ungkap John.
KLH/BPLH akan menjadikan model kolaborasi yang telah diterapkan di Jakarta, Bali, dan NTB sebagai acuan penanganan sampah di daerah lain. Sinergi pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu mempercepat penyelesaian persoalan sampah sekaligus menjaga kualitas lingkungan hidup.*
Sumber: Humas KLH