SORONG, DMBGLOBAL – Papua dinilai memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan rendah karbon nasional berkat kekayaan hutan tropis, ekosistem mangrove, kawasan pesisir, dan keanekaragaman hayati yang berfungsi sebagai penyerap karbon alami. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memperkuat kapasitas pemerintah daerah melalui Diseminasi Kebijakan Pengendalian Perubahan Iklim dan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di Sorong, Papua Barat Daya, pada 8–9 Juli 2026.
Kegiatan yang didukung Partnership for Market Implementation World Bank dan GIZ Clarity itu bertujuan mempercepat penerapan kebijakan pengendalian perubahan iklim di tingkat daerah sekaligus mendorong pemanfaatan Nilai Ekonomi Karbon sebagai instrumen pembiayaan pembangunan berkelanjutan.
Direktur Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim KLH/BPLH, Irawan Asaad, mengatakan keberhasilan kebijakan iklim nasional sangat ditentukan oleh kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai program pengendalian perubahan iklim.
“Keberhasilan kebijakan ini sangat ditentukan oleh peran aktif pemerintah daerah. Di sinilah pentingnya peran Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Regional dan perangkat daerah sebagai penggerak utama di lapangan,” ujar Irawan Asaad.
Menurutnya, Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Papua bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan nasional dapat diterapkan secara efektif di daerah.
“Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Papua bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai motor koordinasi, fasilitator pembangunan rendah karbon, pusat pembelajaran, sekaligus penghubung antara arah kebijakan nasional dengan implementasi nyata di lapangan,” katanya.
Papua menyimpan potensi besar dalam mendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia. Namun, wilayah ini juga menghadapi berbagai dampak perubahan iklim, mulai dari meningkatnya intensitas cuaca ekstrem, perubahan pola musim, kenaikan muka air laut, hingga ancaman terhadap kelestarian hutan dan ekosistem pesisir.
Pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan target penurunan emisi sebesar 31,89 persen melalui upaya mandiri dan hingga 43,20 persen dengan dukungan internasional pada 2030 sesuai dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (Enhanced NDC). Untuk mendukung target tersebut, pemerintah mengembangkan mekanisme Nilai Ekonomi Karbon yang memberi nilai ekonomi terhadap upaya penurunan emisi dan peningkatan serapan karbon.
Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Papua, Abdul Muin, mengatakan hasil diseminasi diharapkan dapat diterjemahkan menjadi program nyata yang memperkuat aksi pengendalian perubahan iklim di seluruh wilayah Papua.
Diseminasi di Sorong diikuti 67 peserta yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah se-Papua, Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Papua, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, serta Pemerintah Kota Sorong. Kegiatan tersebut menjadi penutup rangkaian enam diseminasi regional yang telah dilaksanakan KLH/BPLH di berbagai wilayah Indonesia.
Melalui penguatan kapasitas pemerintah daerah dan pemanfaatan Nilai Ekonomi Karbon, KLH/BPLH berharap Papua dapat menjadi salah satu pilar utama pembangunan rendah karbon sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian target pengendalian perubahan iklim nasional.*
Sumber: Humas KLH