BALI, DMBGlobal – Skala produksi menjadi salah satu pertimbangan yang disampaikan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat dalam mendorong pengolahan sampah menjadi energi alternatif.
Menurut Jumhur, penggabungan pengolahan sampah dari sejumlah daerah dapat menjadi salah satu cara menekan biaya produksi. Dengan volume yang lebih besar, biaya yang dikeluarkan untuk setiap unit produk dinilai dapat menjadi lebih rendah.
Hal tersebut disampaikan Jumhur saat meninjau Pusat Olah Sampah Setempat (TOSS) Center Gema Santi di Kabupaten Klungkung, Bali, Sabtu (3/10/2026).
Jumhur memberikan contoh perbandingan pengolahan sampah dalam volume 100 ton dan 1.000 ton. Menurut dia, peningkatan volume produksi tidak selalu diikuti penambahan tenaga kerja dalam jumlah yang sama.
“Misal mengerjakan pengolahan sampah yang menghasilkan 1.000 ton dengan menghasilkan 100 ton bisa jadi tenaga kerja manusianya sama jumlahnya, tapi hasilnya lebih banyak yang 1.000 ton,” kata Jumhur.
Dari perhitungan tersebut, Jumhur menilai biaya yang dikeluarkan untuk setiap unit produksi dapat lebih rendah.
“Artinya per unit, biaya yang dikeluarkan atau cost-nya lebih rendah. Biasanya orang bisnis akan berpandangan seperti itu,” ujarnya.
Di TOSS Center Gema Santi, sampah diolah menggunakan teknologi pirolisis. Teknologi tersebut memanfaatkan proses pemanasan tanpa oksigen untuk mengubah sampah menjadi bahan bakar alternatif bagi kebutuhan industri.
Berdasarkan proses pengolahan yang ditinjau Jumhur, produk yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pengganti solar. Sementara sampah organik yang telah dipadatkan dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif pengganti batu bara.
Jumhur juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Klungkung yang menggandeng sektor swasta dalam pengelolaan sampah melalui pendekatan ekonomi sirkular atau circular economy.
“Seperti Pemerintah Kabupaten Klungkung di sini yang punya inisiatif baik untuk mengolah sampahnya dengan menerapkan circular economy. Itu praktik yang baik,” tutur Jumhur.
Dalam peninjauan tersebut, Jumhur juga menyinggung jarak antara Bali dan pusat industri di Pulau Jawa. Menurut dia, kondisi tersebut perlu diperhitungkan dalam pengembangan produk olahan sampah untuk kebutuhan industri.
Selain persoalan jarak, pemerintah juga melihat pentingnya mempertemukan daerah penghasil energi dari olahan sampah dengan pihak industri sebagai calon pembeli.
Jumhur mengatakan KLH/BPLH siap membantu komunikasi apabila daerah mengalami kesulitan mendapatkan pembeli. Di sisi lain, kata dia, pihak pembeli juga telah menghubungi KLH untuk mencari produk hasil pengolahan sampah yang dapat mereka peroleh.
“Kalau ada kesulitan soal pembeli dan sebagainya, nanti kami akan coba komunikasi. Karena dari pihak pembeli juga sudah menghubungi kami (KLH). Mereka mencari di mana ada produk-produk yang seperti ini, tolong diberitahu untuk bisa dia peroleh,” ungkap Jumhur.
Pola tersebut membuka peluang agar hasil pengolahan sampah daerah dapat terserap oleh kebutuhan industri. Pemerintah daerah dan pengelola sampah tidak hanya berhadapan dengan persoalan pengolahan, tetapi juga dapat memperhitungkan kebutuhan pasar sejak awal.
KLH/BPLH berharap praktik pengelolaan sampah di Klungkung dapat menjadi salah satu contoh penerapan ekonomi sirkular yang menghubungkan pengolahan sampah dengan pemanfaatan energi alternatif.
Dengan pengelolaan berbasis pasar dan skala produksi yang diperhitungkan, pengolahan sampah di daerah diharapkan dapat terus berjalan sekaligus menghasilkan produk yang dapat dimanfaatkan sektor industri.