JAKARTA, DMBGLOBAL.CO.ID – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) bergerak taktis merespons bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh.
Di bawah instruksi langsung Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, bantuan logistik air bersih skala besar segera dikerahkan untuk menopang kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Langkah cepat ini dilakukan menyusul lumpuhnya akses air layak konsumsi akibat rusaknya infrastruktur vital dan tercemarnya sumber air oleh material banjir.
Krisis air bersih dinilai menjadi ancaman serius bagi kesehatan warga, terutama di fase darurat pascabencana.
25 Truk dan 10.000 Galon Air Dikerahkan ke Wilayah Terparah
Sebanyak 25 truk pengangkut yang membawa 10.000 galon air mineral telah diberangkatkan menuju titik-titik terdampak paling parah.
Bantuan ini difokuskan sebagai upaya mitigasi awal untuk mencegah krisis kesehatan, terutama penyakit berbasis air dan sanitasi.
Distribusi dilakukan secara terukur dengan menyasar Kabupaten Aceh Utara sebanyak 18 truk dan Kabupaten Aceh Tamiang sebanyak 7 truk.
Penentuan lokasi prioritas didasarkan pada tingkat kerusakan infrastruktur air bersih dan jumlah warga yang kehilangan akses air minum aman.
Perlindungan Kualitas Hidup Warga Jadi Fokus Utama
Kehadiran KLH/BPLH di tengah situasi darurat ini bukan sekadar pengiriman bantuan logistik.
Intervensi ini menjadi bentuk perlindungan nyata terhadap kualitas hidup masyarakat Aceh yang terdampak bencana alam beruntun.
“Kami berharap bantuan ini dapat dimaksimalkan dan menjadi langkah nyata dalam masa tanggap darurat dan pemulihan pascabencana,” ujar Menteri Hanif Faisol Nurofiq.
Ia menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan air bersih untuk makan dan minum menjadi fokus utama pemerintah di lapangan.
Infrastruktur Rusak, Air Bersih Jadi Prioritas Mutlak
Menurut Menteri Hanif, kerusakan jaringan air bersih serta pencemaran sumber air oleh lumpur dan limbah banjir membuat masyarakat berada dalam kondisi sangat rentan.
Karena itu, penyediaan air minum higienis menjadi prioritas mutlak dalam masa kritis ini.
Intervensi KLH/BPLH secara khusus diarahkan untuk memastikan warga tetap memiliki akses terhadap air yang aman dikonsumsi, sembari menunggu pemulihan infrastruktur dasar yang membutuhkan waktu lebih panjang.
Teknologi Penjernih Air Diterjunkan Langsung ke Lokasi Bencana
Tak hanya mengirimkan air kemasan, KLH/BPLH juga menerjunkan tim teknis ke Aceh Tamiang untuk mengoperasikan 3 unit alat penjernih air atau water purifier.
Teknologi ini memungkinkan air di sekitar lokasi bencana diolah secara instan menjadi air layak konsumsi.
Keberadaan alat ini dinilai krusial untuk menjamin ketersediaan air bersih berkelanjutan, terutama di wilayah yang akses distribusi logistiknya masih terbatas akibat kondisi geografis dan kerusakan jalan.
Posko KLH/BPLH Dibangun di Lhokseumawe
Saat ini, tim teknis KLH/BPLH tengah menempuh jalur darat menuju Aceh guna memastikan seluruh bantuan tersalurkan tepat sasaran.
Bersamaan dengan itu, KLH/BPLH juga mendirikan Posko di Lhokseumawe sebagai pusat kendali lapangan.
Posko ini dirancang untuk beroperasi selama masa tanggap darurat hingga fase pemulihan tuntas.
Selain menjadi titik distribusi bantuan, posko juga berfungsi sebagai pusat koordinasi lintas sektor.
Data Lingkungan Jadi Dasar Rehabilitasi Jangka Panjang
Lebih jauh, Posko KLH/BPLH di Lhokseumawe akan menjadi basis pemantauan dampak lingkungan pascabencana.
Data yang dihimpun di lapangan akan menjadi fondasi dalam penyusunan strategi rehabilitasi ekosistem Aceh secara jangka panjang.
Sinergi antara penanganan darurat dan pemulihan lingkungan ini diharapkan mampu mempercepat normalisasi kehidupan warga, sekaligus mencegah munculnya risiko penyakit akibat sanitasi buruk di wilayah terdampak bencana.* (Sumber: Humas KLH)