Jakarta, DMBGlobal – Indonesia tengah berada di persimpangan jalan dalam sejarah ekonominya. Ambisi untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap) sebelum tahun 2045 menuntut transformasi besar, terutama dalam sektor energi.
Pemerhati kebijakan publik dan praktisi ketahanan energi, Feiral Rizky Batubara, menegaskan transisi energi tidak boleh lagi dipandang sekadar sebagai isu lingkungan, melainkan harus menjadi fondasi baru bagi pertumbuhan industri dan kedaulatan ekonomi nasional.
Mengubah Paradigma: Dari Konsumen ke Produsen
Dalam pandangannya, Feiral menyoroti pola lama pembangunan Indonesia yang kaya sumber daya namun minim nilai tambah.
Meski hilirisasi mineral seperti nikel telah dimulai, ia menilai tantangan berikutnya adalah menjadikan energi terbarukan sebagai babak baru industrialisasi.
“Pertanyaan mendesak saat ini adalah: apakah Indonesia akan menjadi produsen dalam ekonomi energi bersih, atau hanya menjadi pasar konsumennya?” ujar Feiral.
Dengan potensi energi baru terbarukan (EBT) mencapai 3.686 gigawatt—mencakup panas bumi, surya, hingga angin—Feiral memperingatkan bahwa angka tersebut hanya akan menjadi statistik teknis jika tidak diterjemahkan menjadi kapasitas industri.
Ia mengkritik pendekatan yang selama ini terlalu teknokratis, di mana diskusi EBT seringkali hanya berhenti pada persoalan tarif per kilowatt jam dan kapasitas terpasang.
Risiko Ketergantungan Teknologi Baru
Ketua Dewan Pembina Asosiasi Energi Angin Indonesia (AEAI) ini menekankan pentingnya strategi hilirisasi EBT dari hulu ke hilir. Tanpa keberanian membangun manufaktur domestik, Indonesia berisiko terjebak dalam ketergantungan teknologi baru.
“Panel surya, inverter, hingga turbin bisa seluruhnya berasal dari luar negeri jika kita tidak memiliki strategi hilirisasi yang jelas. Indonesia jangan hanya menjadi lokasi instalasi, sementara nilai tambah manufaktur dan riset dinikmati negara lain,” tegasnya.
Feiral mengusulkan agar energi terbarukan diposisikan sebagai platform industri yang terintegrasi dengan pusat data (data center), kawasan industri, hingga manufaktur kendaraan listrik.
Energi Hijau sebagai Instrumen Daya Saing
Lebih lanjut, pendiri Indonesia Center of Energy Resilience Studies ini menjelaskan ketersediaan energi hijau kini menjadi “tiket masuk” bagi investasi global.
Perusahaan teknologi raksasa saat ini mensyaratkan pasokan energi rendah karbon untuk operasional mereka, seperti pada sektor data center hyperscale.
“Energi terbarukan bukan beban. Ia adalah faktor produksi strategis yang setara dengan tenaga kerja dan logistik. Jika kita lengah, peluang investasi digital bernilai miliaran dolar bisa berpindah ke negara tetangga yang lebih siap menyediakan skema listrik hijau,” tambah Feiral.
Membangun Green Jobs dan Masa Depan 2045
Selain aspek ekonomi dan geopolitik, Feiral yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Tetap EBT Kadin Indonesia ini menyoroti dimensi sosial.
Hilirisasi energi hijau diyakini akan membuka lapangan kerja berkualitas atau green jobs, mulai dari insinyur desain sistem hingga spesialis efisiensi energi.
Namun, ia memberikan catatan kritis bahwa transformasi ini memerlukan reformasi kebijakan yang konsisten.
Proyek EBT harus bersifat bankable, proses perizinan harus efisien, dan interkoneksi jaringan listrik harus direncanakan secara matang untuk memberikan kepastian bagi manufaktur domestik.
Sebagai penutup, lulusan berbagai universitas ternama dunia seperti Harvard dan Oxford ini menekankan bahwa keberanian membangun rantai nilai domestik akan menentukan posisi Indonesia di kancah global.
“Hilirisasi energi terbarukan adalah proyek transformasi industri nasional. Jika dijalankan dengan visi jangka panjang, inilah yang akan menjadi fondasi utama Indonesia menuju negara maju pada 2045,” pungkasnya.* (Sumber: CNBC Indonesia)