Jakarta, DMBGlobal – Kepastian hukum dan transparansi data menjadi “karpet merah” bagi masuknya investasi di sektor ekonomi rendah karbon. Hal ini ditekankan oleh Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, usai menghadiri rapat koordinasi bersama Komite Pengarah Ekonomi Karbon di Jakarta, Jumat (27/2).
Eddy menilai, langkah Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam mengawal Perpres 110 Tahun 2025 merupakan sinyal positif bagi pelaku usaha. Menurutnya, saat ini banyak pengembang proyek karbon yang sedang menunggu kejelasan mekanisme monetisasi sebelum benar-benar meluncurkan proyek mereka.
Demi menjaga momentum investasi tersebut, Eddy menyoroti pentingnya penguatan pada tiga pilar utama:
- Kejelasan Jalur Monetisasi: Proyek karbon harus memiliki rute yang terang menuju integrasi sistem nasional.
- Transparansi SRUK: Sistem registrasi yang andal akan menghapus keraguan pasar terkait validitas unit karbon.
- Daya Saing Industri: Memberikan ruang bagi perusahaan domestik untuk bertransformasi menuju standar emisi rendah.
“Kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bukan hanya punya potensi, tapi juga punya sistem yang kredibel. Kepercayaan pasar adalah kunci utama agar aset hijau kita bisa terkonversi menjadi nilai ekonomi nyata,” tegas Doktor Ilmu Politik UI tersebut.* (Sumber: Atkarbonist/MPR.go.id)