Jakarta, DMBGlobal – Ambisi Indonesia mengejar energi bersih tidak boleh dilakukan dengan kacamata kuda.
Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, mengingatkan kebijakan transisi energi harus berpijak pada realitas dan kepentingan nasional, bukan sekadar mengikuti tren global tanpa perhitungan matang.
Dalam bincang ekonomi di Garuda TV baru-baru ini, sosok yang juga baru didapuk sebagai Penasihat KSPSI ini menegaskan bahwa keberlanjutan lingkungan (sustainability) adalah keharusan, namun tidak boleh mengorbankan ketahanan energi (energy security).
“Saya setuju dengan transisi energi karena perubahan iklim itu nyata. Tapi yang paling penting selain transisi adalah keamanan. Jadi harus menjadi satu kesatuan: keamanan energi dan keberlanjutan,” ujarnya, dikutip Senin (23/2/2026).
Paradoks AI dan Kebutuhan Daya
Salah satu poin menarik yang disoroti Arsjad adalah kaitan erat antara masa depan digital dan ketersediaan listrik.
Menurutnya, mustahil Indonesia bermimpi menjadi pemain besar di industri Kecerdasan Buatan (AI) atau pusat data jika pasokan energinya masih megap-megap.
Ada logika sederhana yang sering terlupakan dalam euforia teknologi: semakin canggih digitalisasi, semakin rakus pula konsumsi energinya.
“Bagaimana kita bisa bicara AI tanpa energi yang cukup?” tegas Arsjad.
Meski tantangan teknologi masih membayangi, Arsjad melihat Indonesia sebenarnya sedang duduk di atas “tambang emas” energi hijau.
Mulai dari panas bumi hingga potensi nuklir, semuanya tersedia. Masalahnya kini tinggal bagaimana menarik modal—baik dari dalam maupun luar negeri untuk mengolah potensi tersebut.
Di sinilah peran PLN menjadi krusial. Arsjad mendorong adanya keterbukaan yang lebih luas bagi sektor swasta untuk ikut ambil bagian.
Tanpa tata kelola yang transparan dan kepastian hukum, investor akan tetap ragu untuk menyuntikkan dana ke sektor EBT.
“Kesempatannya ada. Tinggal bagaimana kita mendorongnya dan memastikan tata kelola yang terbuka,” tutupnya.* (Sumber: YouTube Garuda TV)