DMBGlobal.CO.ID – Dalam upaya memperkuat fondasi ketahanan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Indonesia menempatkan swasembada energi sebagai agenda strategis.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot, dalam Sarasehan Nasional yang digelar oleh Katadata Indonesia di Jakarta, Selasa (8/7).
Yuliot menyebut kebijakan nasional menjadikan kemandirian energi sebagai elemen kunci dalam memperkuat pertahanan negara.
“Kalau dilihat dari sisi kebijakan, sesuai dengan prioritas program nasional, di mana untuk memantapkan ketahanan nasional, termasuk di dalamnya adalah keamanan negara, harus dilakukan kemandirian di bidang energi. Bagaimana kita melakukan swasembada, ekonomi hijau, dan juga melanjutkan hilirisasi,” ungkapnya.
Meski demikian, sektor energi Indonesia masih menghadapi sejumlah hambatan. Tantangan utama meliputi belum meratanya akses energi di berbagai wilayah, ketidakpastian geopolitik akibat konflik di negara produsen energi, serta tingginya ketergantungan pada energi impor.
Selain itu, beban fiskal yang besar dan subsidi energi yang tinggi turut memperumit situasi, terutama di tengah target pencapaian bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sebesar 23% pada 2025 dan Net Zero Emission (NZE) pada 2060.
Guna menjawab tantangan tersebut, Pemerintah menyiapkan berbagai langkah strategis. Salah satunya adalah meningkatkan lifting dan infrastruktur migas.
Pemerintah menargetkan produksi minyak mencapai 1 juta barel per hari dan gas sebesar 12 miliar kaki kubik per hari pada 2030. Pembangunan jaringan pipa gas juga terus dipercepat, termasuk proyek pipa Cirebon–Semarang (325 km) dan Dumai–Sei Mangke (555 km).
Langkah kedua yaitu memperkuat pasokan listrik nasional.
Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN untuk periode 2025–2034 mencanangkan pembangunan tambahan pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW), jaringan transmisi sepanjang 47.758 kilometer sirkuit, serta gardu induk dengan kapasitas 107.950 Mega Volt Ampere (MVA).
Di saat yang sama, pengembangan EBT juga terus digenjot.
“Untuk penambahan program biodiesel, di samping ada ketahanan energi juga, akan terjadi juga peningkatan bagi terciptanya lapangan kerja dalam program mandatori biodiesel ini,” ujar Yuliot.
Pemerintah telah menetapkan implementasi biodiesel B40 pada 2025 dan menargetkan B50 di tahun berikutnya.
Pada 2034, kapasitas pembangkit EBT di sektor kelistrikan ditargetkan mencapai 42,6 GW. Untuk itu, Pemerintah terus mengevaluasi kesiapan industri dan pasokan bahan baku yang dibutuhkan.* (Sumber: esdm.go.id)