DMBGlobal.CO.ID – Pemerintah Indonesia terus mematangkan isu strategis yang akan dibawa dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-30 (COP30) di Belem, Brasil, pada (11/25) mendatang.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Diaz Hendropriyono, menyampaikan delegasi Indonesia akan menekankan isu pengurangan emisi, pendanaan iklim, hingga evaluasi implementasi aksi mitigasi.
“Pendanaan iklim menjadi fokus utama karena masih banyak janji negara maju yang belum terealisasi. Komitmen awal sebesar US$30 miliar per tahun hingga target US$100 miliar baru mulai dijalankan pada 2022, itu pun tidak sepenuhnya sesuai kesepakatan,” ujar Diaz.
Indonesia juga mendorong percepatan realisasi New Collective Quantified Goal (NCQG) pasca-2025, dengan target US$300 miliar per tahun dari total usulan US$1,3 triliun yang dibahas dalam COP29 di Baku, Azerbaijan.
Dorong Perdagangan Karbon Internasional
Selain pendanaan, Indonesia akan memanfaatkan COP30 sebagai ajang promosi perdagangan karbon. Lewat forum seller meet buyers, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan memperkenalkan stok karbon lama atau vintage carbon 2016–2020 yang masih tersedia sekitar 533 juta ton.
Sejumlah negara telah menyatakan ketertarikan, di antaranya Norwegia yang berminat membeli 12 juta ton CO2e. Namun skema yang ditawarkan lebih pada bentuk investasi, misalnya pendanaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Kerja sama perdagangan karbon juga tengah dijajaki bersama Korea Selatan melalui kredit karbon dari limbah kelapa sawit (Palm Oil Mill Effluent/POME) serta dengan Jepang untuk skema Renewable Energy Certificates (RECs).
“Indonesia kini dalam proses pengakuan standar internasional lewat Mutual Recognition Agreement (MRA). Setelah sebelumnya tercapai kesepakatan dengan Gold Standard, saat ini kami menjajaki kerja sama dengan Verra,” tambah Diaz.
Komitmen Baru Penurunan Emisi
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan, Indonesia telah meningkatkan target Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC) dari 29% menjadi 32% pada 2030 atau setara 912 juta ton CO2.
Strategi pencapaian target itu akan ditempuh melalui dua instrumen pasar karbon, yaitu perdagangan emisi berbasis kepatuhan dan pasar karbon sukarela.
“Sebagai negara compliance dalam Paris Agreement, Indonesia melihat COP30 sebagai momentum penting untuk mengoptimalkan potensi karbon nasional sekaligus mengamankan pendanaan iklim global,” kata Hanif.* (Sumber: kemenlh.go.id)