JAKARTA, DMBGLOBAL.CO.ID – Isu perubahan iklim kini bukan lagi sekadar wacana lingkungan semata, melainkan telah bertransformasi menjadi agenda pembangunan strategis nasional.
Dalam acara Enviro Talk terbaru, sorotan utama tertuju pada komitmen ambisius Indonesia melalui Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030, sebuah target di mana tingkat serapan karbon dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan ditargetkan seimbang atau bahkan lebih tinggi daripada emisinya pada tahun 2030.
Diskusi ini menghadirkan dua tokoh kunci dalam arsitektur kebijakan iklim dan tata kelola karbon di Indonesia, yakni Dr. Agus Justianto, Project Director FOLU NC1 sekaligus anggota Dewan Penasihat Indonesia FOLU Net Sink 2030, serta Ir. Diah Y. Suradiredja, Sekretaris Jenderal Atkarbonist, Asosiasi Penggiat Karbon Bisnis Berkelanjutan.
Hutan Sebagai Tulang Punggung Penurunan Emisi
Dalam penjelasannya, Dr. Agus Justianto menegaskan sektor kehutanan (FOLU) memegang peranan paling vital dalam target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia.
“Berdasarkan kalkulasi dan studi mendalam, sektor yang paling visible (memungkinkan) dan menjadi andalan pengurangan emisi adalah sektor FOLU. Sekitar 60% beban pengurangan emisi gas rumah kaca Indonesia ada di sektor ini,” ungkap Agus.
Ia menjelaskan konsep ini berakar dari negosiasi iklim global yang panjang, mulai dari REDD+ hingga mengarah pada Nature-Based Solutions.
Dengan memiliki hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia, Indonesia memiliki modalitas besar untuk memimpin agenda ini.
“Target kita adalah Net Sink di tahun 2030. Artinya, serapan karbon minimal sama dengan emisi yang dikeluarkan, bahkan hitungan kita bisa lebih besar serapannya. Meskipun target Net Zero Emission nasional adalah 2060, sektor kehutanan memberanikan diri untuk mencapai target tersebut lebih cepat di 2030,” tambahnya.
Fondasi Sustainable Forest Management (SFM)
Agus menekankan pencapaian target ini harus didasarkan pada Pengelolaan Hutan Lestari atau Sustainable Forest Management (SFM).
Hal ini bukan sekadar teori, melainkan implementasi teknis pembagian fungsi hutan (Produksi, Lindung, dan Konservasi) yang didasarkan pada skoring ilmiah seperti curah hujan, kelerengan, dan kepekaan tanah terhadap erosi.
“Jika kita tidak bisa menerapkan pengelolaan hutan berkelanjutan sesuai fungsinya, peluang mencapai target iklim akan berkurang. Risiko terbesarnya adalah jika terjadi degradasi atau bencana, target FOLU Net Sink bisa tidak tercapai,” tegas Agus.
FOLU Net Sink Sebagai “Kompas” Bisnis Karbon
Dari perspektif pelaku usaha dan tata kelola karbon, Ir. Diah Y. Suradiredja mengibaratkan kebijakan FOLU Net Sink sebagai “Kompas Nasional”.
“Pasar karbon sangat sensitif terhadap arah kebijakan. Dunia usaha tidak bisa bergerak hanya dengan niat baik; mereka butuh sinyal yang jelas dari negara. FOLU Net Sink memberikan pesan kuat bahwa Indonesia menempatkan hutan sebagai solusi iklim nasional, bukan sekedar isu lingkungan,” ujar Diah.
Menurut Diah, kebijakan ini mengubah isu karbon dari sekadar konsep abstrak menjadi instrumen ekonomi yang terstruktur, terukur, dan kredibel. Tanpa kerangka FOLU Net Sink, pasar karbon berisiko terfragmentasi.
Tantangan Transparansi dan Peran Masyarakat
Diah juga menyoroti pentingnya transparansi dan peran masyarakat di tingkat tapak.
Dalam mekanisme perdagangan atau kompensasi karbon, additionality (nilai tambah) justru banyak datang dari peran masyarakat yang menjaga hutan dari tekanan kerusakan dan kebakaran.
“Kunci pasar karbon adalah kepercayaan (trust). Tidak boleh ada data yang abu-abu. Transparansi data yang terverifikasi (MRV) menjadi syarat mutlak bagi investor global,” jelas Diah.
Terkait tantangan, kedua narasumber sepakat bahwa pekerjaan rumah terbesar adalah pada aspek tata kelola.
Dr. Agus menekankan pada konsistensi kebijakan dan kolaborasi multistakeholder, sementara Ir. Diah menyoroti kepastian tata kelola, terutama terkait kejelasan hak kelola (tenurial) di tingkat tapak serta harmonisasi regulasi pusat dan daerah.
Panggilan untuk Generasi Muda
Menutup diskusi, kedua narasumber menaruh harapan besar pada generasi muda. Isu FOLU Net Sink dinilai bukan hanya agenda teknis kehutanan, melainkan agenda transformasi nasional yang membutuhkan inovasi lintas sektor mulai dari teknologi digital, keuangan, hingga komunikasi.
“Generasi muda harus mengambil peran lebih besar karena merekalah pemilik masa depan hutan ini. Kita butuh narasi baru dan inovasi agar agenda ini tidak terjebak menjadi program teknis yang elitis,” pungkas Diah.
Poin Kunci:
- Posisi Strategis: Sektor kehutanan menanggung 60% beban target penurunan emisi Indonesia dalam NDC.
- Definisi FOLU Net Sink: Kondisi di mana serapan karbon seimbang atau lebih tinggi dari emisi pada tahun 2030.
- Perspektif Bisnis: Kebijakan ini memberikan kepastian (sinyal) bagi pasar karbon dan mencegah fragmentasi pasar.
- Tantangan Utama: Konsistensi kebijakan, transparansi data, dan kejelasan hak kelola (tenurial) di tingkat tapak.
- Peran Generasi Muda: Dibutuhkan untuk inovasi teknologi dan membangun narasi publik agar isu ini dipahami secara luas.* (Sumber: YouTube Enviro TV)