DMBGLOBAL – JPMorgan Chase & Co., baru saja memberikan sinyal waspada bagi para pengembang proyek kredit karbon di seluruh dunia.
Bank investasi raksasa ini memperingatkan akses terhadap pembiayaan perbankan akan semakin sulit didapat apabila kontrak pembelian yang digunakan tidak memenuhi standar dasar yang ketat.
Menurut JPMorgan Chase & Co., ketidakpastian hukum dan struktur kontrak yang lemah disinyalir menjadi penghambat utama mengucurnya modal ke sektor ini.
Dalam ajang Carbon Forward Asia yang digelar di Singapura pada Rabu (25/3/2026), Genevieve Ding selaku Head of Sustainability Asia Pacific JPMorgan menyatakan institusi perbankan pada dasarnya memiliki resistensi tinggi terhadap risiko yang belum teruji.
Menurutnya, petugas kredit akan merasa sangat tidak nyaman jika sebuah kontrak karbon bersifat samar atau hanya bergantung pada kesepakatan-kesepakatan di masa depan tanpa landasan yang pasti.
“Pada akhirnya, bank benar-benar tidak menyukai risiko yang belum teruji. Jadi, jika sebuah kontrak karbon kredit bersifat samar dan bergantung pada pembicaraan pada masa depan, hal itu memberi sangat sedikit kepastian bagi petugas kredit dan mereka menjadi sangat tidak nyaman dengan ketidakpastian tersebut,” ujar Genevieve Ding, dikutip dari Bloomberg, Kamis (26/3/2026).
Ding menekankan investor dan perbankan saat ini jauh lebih tertarik pada proyek yang memiliki perjanjian pembelian jangka panjang atau multi year purchase agreements.
Kepastian serapan pasar ini menjadi krusial karena kegagalan pengiriman kredit karbon sering kali bukan disebabkan oleh kegagalan teknis proyek semata, melainkan lebih banyak dipicu oleh hambatan administratif dan birokrasi yang kompleks selama proses pembangunan.
Kewaspadaan perbankan ini bukannya tanpa alasan. Pasar kredit karbon global saat ini masih berjuang memulihkan kredibilitasnya setelah diterpa berbagai tuduhan greenwashing yang membuat banyak korporasi mulai ragu menggunakan instrumen ini sebagai kompensasi emisi.
Kondisi ini diperparah dengan munculnya contoh nyata kegagalan proyek, seperti runtuhnya perusahaan clean cooking Koko Networks Ltd., yang menyebabkan kerugian hingga US$300 juta bagi para investornya.
Selain faktor reputasi, Ding juga menyoroti berbagai tantangan internal proyek yang membuat biaya pembiayaan melambung tinggi.
Kurangnya keahlian teknis, keterbatasan kapasitas kelembagaan, hingga risiko mata uang dan politik menjadi variabel yang harus dikalkulasi dengan cermat.
Khusus untuk segmen seperti restorasi hutan dan aforestasi, kekurangan pembiayaan masih menjadi isu besar karena proyek-proyek tersebut membutuhkan modal awal yang sangat tinggi dengan periode pengembalian yang sangat panjang.
Sebagai solusi agar lebih bankabel, JPMorgan menyarankan agar kontrak proyek mencantumkan masa tenggang yang diatur secara hukum untuk mengantisipasi keterlambatan.
Selain itu, diperlukan ketentuan yang jelas mengenai penggantian kredit yang gagal dikirim serta penetapan batas maksimum kewajiban finansial bagi para pihak yang terlibat.
Langkah JPMorgan sendiri kini kian terukur dengan hanya terlibat pada proyek yang memiliki arah operasi komersial yang jelas.
Meskipun tetap berkomitmen mendukung teknologi baru, seperti investasi US$200 juta untuk penarikan karbon dari udara, bank ini tetap sangat berhati-hati.
Contohnya terlihat pada investasi mereka di startup Climeworks asal Swiss, yang meskipun didukung dana besar, baru-baru ini harus memangkas ratusan karyawan akibat dinamika pasar teknologi yang fluktuatif.* (Sumber: Bloomberg)