DMBGLOBAL – Pemerintah Indonesia memperkuat strategi penanganan krisis iklim melalui konsolidasi multipihak. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) secara resmi mereaktivasi Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon (RKKIK) guna menyatukan gerak berbagai elemen bangsa.
Langkah ini diambil untuk mengakhiri ego sektoral dan mempercepat pencapaian target emisi nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) serta mengoptimalkan implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK).
Saat meresmikan kembali operasional wadah tersebut di Jakarta, Menteri LH/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat menyatakan bahwa kebijakan iklim tidak akan berdampak signifikan tanpa adanya ekosistem kemitraan yang kuat di lapangan. RKKIK diproyeksikan menjadi ruang bersama yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, hingga generasi muda.
“Keberhasilan agenda iklim tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan yang kita susun, tetapi juga oleh kemampuan kita membangun ekosistem kolaborasi yang mampu menghubungkan pengetahuan, data, sumber daya, dan aksi nyata di lapangan,” kata Jumhur.
Penguatan Regulasi Ekonomi Karbon
Reaktivasi platform ini berjalan pasca-terbitnya payung hukum berupa Keputusan Menteri LH/Kepala BPLH Nomor 2211 Tahun 2026 pada awal Juni ini. Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH, Ary Sudijanto, menegaskan peran vital wadah ini sebagai jembatan edukasi dan fasilitasi teknis dari pusat hingga ke daerah.
Menurut Ary, penguatan kapasitas dan pemahaman bersama mengenai bursa tata kelola karbon menjadi fokus utama.
“RKKIK merupakan instrumen penting untuk memperkuat efektivitas pencapaian target NDC dan implementasi Nilai Ekonomi Karbon di Indonesia,” urai Ary saat menjelaskan fungsi taktis lembaga tersebut.
Ragam Program Pusat Layanan Iklim
Sebagai motor penggerak baru, RKKIK diplot untuk mengawal sejumlah instrumen krusial, seperti Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) serta penyerapan pendanaan hijau internasional.
Guna menjangkau partisipasi publik yang lebih luas, lima program taktis ikut diluncurkan:
- Pojok Iklim & Climate Clinic: Berfokus pada layanan konsultasi dan bimbingan teknis.
- Cengkrama Iklim & National Carbon Forum: Diarahkan untuk penguatan jejaring mitra serta pemangku kepentingan.
- Carbon Youth Lab: Wadah khusus untuk memantik inovasi hijau dari generasi muda.
Melalui optimalisasi RKKIK, pemerintah berharap transisi menuju pembangunan rendah karbon di Indonesia dapat berjalan lebih inklusif, terukur, dan berdampak langsung pada ketahanan ekologi jangka panjang.*
Sumber: Humas KLH