3 Poin Penting:
- Indonesia menegaskan komitmen mencapai Net-Zero Emissions 2060 atau lebih cepat melalui NDC.
- Pemerintah mendorong transisi energi yang berkeadilan dan berpusat pada masyarakat.
- Indonesia memperkuat agenda pembiayaan iklim, adaptasi, dan pengurangan metana menjelang COP31.
NEW YORK, DMBGlobal – Indonesia menegaskan komitmennya menerjemahkan agenda iklim global menjadi aksi nyata yang berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, pengentasan kemiskinan, dan perlindungan lingkungan.
Penegasan itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat dalam Interactive Leaders Dialogue pada Climate Summit 2026 on Climate Action and the Just Transition di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Rabu (23/9/2026).
Climate Summit 2026 digelar atas prakarsa Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dalam rangkaian High Level Week Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Forum tersebut mempertemukan para pemimpin pemerintahan, organisasi internasional, lembaga keuangan, dunia usaha, pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan pemuda untuk mendorong percepatan aksi iklim serta transisi yang berkeadilan.
Jumhur mengatakan Indonesia tetap berpedoman pada Persetujuan Paris dalam menjalankan kebijakan iklim nasional. Menurut dia, semakin sempitnya ruang untuk menjaga kenaikan suhu global pada 1,5 derajat Celsius membuat komitmen harus diterjemahkan menjadi hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
“Persetujuan Paris menjadi kompas kita. Namun, ketika ruang untuk menjaga kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius semakin menyempit, tugas kita adalah menjembatani komitmen global menjadi hasil nyata, dengan berpedoman pada keadilan serta prinsip tanggung jawab bersama yang berbeda-beda sesuai kemampuan masing-masing,” ujar Jumhur.
Target Net-Zero dan Aksi Lintas Sektor
Dalam forum tersebut, Indonesia menyampaikan komitmen mencapai Net Zero Emissions pada 2060 atau lebih cepat melalui Nationally Determined Contribution (NDC).
Pemerintah juga menempatkan aksi iklim sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional. Artinya, upaya menekan emisi diarahkan tetap berjalan bersama dengan penguatan ekonomi, ketahanan energi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim.
Sejumlah langkah yang dipaparkan mencakup pengurangan emisi dari sektor limbah dan metana, dekarbonisasi industri, pengembangan industri rendah karbon, penerapan Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS), pengembangan energi surya skala besar, serta penerapan B50.
Pengembangan kendaraan listrik juga disebut sebagai bagian dari transformasi industri rendah karbon sekaligus upaya meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
“Dalam transisi itu, harus adil, tertib, dipimpin negara, dan berpusat pada rakyat. Karena itu, keberhasilan transisi tidak hanya diukur dari teknologi atau nilai investasi, melainkan juga dari keterjangkauan energi, kerja layak, nilai tambah lokal, perlindungan kelompok rentan, serta manfaat lingkungan yang nyata,” kata Jumhur, dilansir DMBGlobal.co.id dari situs resmi Kemelh.go.id, Jumat (25/9/2026).
Indonesia Dorong Penguatan Pembiayaan Iklim
Selain Leaders Dialogue, Indonesia terlibat dalam tiga Solution Dialogues yang membahas pembiayaan iklim, pembiayaan adaptasi di era overshoot, dan pengurangan emisi metana.
Dalam agenda pembiayaan iklim, Indonesia menekankan pentingnya dukungan pendanaan yang selaras dengan implementasi NDC dan National Adaptation Plan (NAP).
Hibah dan pembiayaan konsesional dinilai dibutuhkan untuk memperkuat data risiko, sistem peringatan dini, perlindungan ekosistem, kapasitas pemerintah daerah, hingga aksi berbasis komunitas.
Indonesia juga mendorong dukungan loss and damage yang tepat waktu, memadai, dan mudah diakses oleh negara serta masyarakat yang terdampak cuaca ekstrem.
Di sektor metana, pemerintah mendorong perbaikan pengelolaan sampah dan air limbah, ekonomi sirkular, sistem Measurement, Reporting, and Verification (MRV), serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah.
Langkah tersebut diarahkan tidak hanya untuk mengurangi emisi, tetapi juga memberikan manfaat terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat.
Adaptasi Jadi Prioritas Negara Kepulauan
Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga menempatkan adaptasi sejajar dengan mitigasi perubahan iklim.
Salah satu perhatian utama adalah menghadapi risiko kenaikan muka air laut. Pemerintah mengembangkan Giant Sea Wall di pantai utara Jawa serta mendorong restorasi ekosistem mangrove dan pesisir.
Langkah tersebut diarahkan untuk melindungi masyarakat dan kawasan pembangunan dari dampak perubahan iklim.
Agenda tersebut sejalan dengan fokus Climate Summit 2026 yang menempatkan percepatan transisi energi, pembiayaan iklim yang terjangkau, serta penguatan adaptasi dan ketahanan masyarakat sebagai bagian penting dari kerja sama global.
Bersiap Menuju COP31 di Antalya
Keterlibatan Indonesia dalam Climate Summit 2026 menjadi bagian dari rangkaian diplomasi iklim menjelang COP31 di Antalya, Türkiye, pada 9–20 November 2026.
Indonesia mendorong kemajuan dalam implementasi serta peningkatan New Collective Quantified Goal on Climate Finance (NCQG). Pemerintah menekankan bahwa kerja sama multilateral perlu menghasilkan dukungan nyata bagi negara dan masyarakat yang menghadapi kerentanan terhadap perubahan iklim.
“Indonesia siap memperdalam kemitraan yang mengubah ambisi iklim menjadi peluang pembangunan yang nyata dan ketahanan bagi semua,” pungkas Jumhur.
Climate Summit 2026 sendiri dibuka oleh Sekjen PBB António Guterres dan menjadi salah satu agenda tingkat tinggi dalam High Level Week Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Forum tersebut secara resmi diarahkan untuk memperkuat kerja sama internasional dan mempercepat solusi praktis menghadapi krisis iklim.*
Sumber: Humas KLH