DMBGLOBAL – Konflik bersenjata yang melibatkan Iran kini menjadi titik balik bagi peta energi dunia. Krisis keamanan di jalur distribusi minyak internasional telah memaksa banyak negara untuk memutar arah investasi mereka dari bahan bakar fosil menuju energi terbarukan yang dianggap lebih stabil secara geopolitik.
Laporan Reuters pada Kamis, 30 April 2026, mengungkapkan fenomena ini telah mempercepat transisi global menuju sumber energi yang tidak bergantung pada jalur logistik yang rentan konflik.
Keamanan Energi Bukan Lagi Sekadar Isu Lingkungan
Sekretaris Iklim PBB, Simon Stiell, mengamati eskalasi konflik justru menjadi katalisator bagi pertumbuhan energi hijau. Ia menyindir bahwa pihak-pihak yang tetap memaksakan ketergantungan pada fosil secara tidak langsung malah mendorong ledakan energi terbarukan di berbagai belahan dunia.
“Energi terbarukan menawarkan energi yang lebih aman, lebih murah, dan lebih bersih, yang tidak dapat disandera oleh selat pelayaran sempit atau konflik global,” ujar Simon, dikutip dari Reuters, Jumat 1 Mei 2026.
Kekhawatiran ini diperkuat oleh data World Bank Commodity Market Outlook. Per 28 April 2026, harga minyak Brent diproyeksikan berada di angka rata-rata USD86 per barel, namun memiliki risiko melonjak hingga USD115 per barel jika ketegangan di Timur Tengah tak kunjung reda. Lonjakan ini diprediksi akan membuat harga energi global naik 24 persen pada 2026.
Kepala International Energy Agency (IEA), Fatih Birol, juga menyoroti pergeseran paradigma ini. Menurutnya, teknologi seperti panel surya, turbin angin, baterai, dan kendaraan listrik kini berfungsi sebagai perisai terhadap volatilitas harga minyak dan gas dunia.
Pergeseran Arus Modal Dunia
Data IEA mencatat bahwa dari total investasi energi dunia sebesar USD3,3 triliun pada 2025, porsi energi bersih mendominasi dengan nilai USD2,2 triliun dua kali lipat dari investasi fosil yang hanya sebesar USD1,1 triliun.
Kawasan Eropa menjadi pionir dalam gerakan ini. Jerman telah menggelontorkan investasi sebesar EUR8 miliar untuk energi angin dan kendaraan listrik guna memangkas impor energi sekaligus mengejar target emisi 65 persen pada 2030.
Kondisi Transisi Energi di Indonesia
Di dalam negeri, realisasi energi baru terbarukan (EBT) masih berjuang mengejar target. Meskipun pemerintah mematok angka 23 persen pada 2025, data Kementerian ESDM menunjukkan realisasi baru menyentuh 15,75 persen.
Meski demikian, ada titik terang di sektor kelistrikan. Bauran EBT untuk listrik telah mencapai 16,3 persen, sedikit melampaui target RUKN. PLN sendiri telah menyiapkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang sangat ambisius:
Total Kapasitas Baru: 69,5 gigawatt.
Porsi Hijau: 76 persen dari energi terbarukan.
Infrastruktur: Pembangunan Green Super Grid sepanjang 47.758 kilometer.
Tantangan Infrastruktur dan Beban Impor
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menekankan bahwa kunci keberhasilan Indonesia terletak pada konektivitas.
“Indonesia memiliki potensi EBT besar, tersebar, dan beragam untuk mendukung ketahanan energi nasional,” ujar Bahlil dalam keterangannya, 3 Juni 2025.
Senada dengan hal tersebut, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyatakan jaringan transmisi adalah tulang punggung transisi.
“Tidak ada transisi energi tanpa transmisi, Green Super Grid tidak hanya mampu menghadirkan energi hijau, tapi juga mewujudkan swasembada energi berbasis kekuatan lokal,” kata Darmawan.
Namun, tantangan nyata masih membayangi. Berdasarkan data EIA, ketergantungan Indonesia pada impor minyak mencapai 354.000 barel per hari pada 2024. Tanpa percepatan transisi, lonjakan harga minyak global akan terus memberikan tekanan berat pada APBN dan stabilitas fiskal nasional.
Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, mengingatkan pemerintah daerah harus lebih proaktif dalam mendukung mitigasi perubahan iklim melalui sektor industri. IESR menilai investasi energi terbarukan di tanah air masih perlu dipacu agar tidak tertinggal oleh dominasi investasi fosil yang masih kuat.* (kabarbursa.com)