DMBGlobal.CO.ID – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjalin kemitraan strategis dengan Konservasi Indonesia (KI) guna memperkuat sistem Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang tangguh dan berkelanjutan.
Kerja sama ini difokuskan pada percepatan aksi iklim melalui kebijakan berbasis sains dan tata kelola karbon yang kredibel.
Kolaborasi tersebut secara resmi ditandatangani melalui Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim KLHK.
Cakupan kerja sama meliputi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan mitigasi dan adaptasi iklim, serta dukungan terhadap sistem NEK di tingkat nasional dan daerah.
“Potensi NEK di Indonesia sangat besar, tetapi implementasinya memerlukan sinergi dari semua pihak, termasuk sektor swasta, masyarakat, dan mitra pembangunan,” ungkap Deputi KLHK Ary Sudijanto dalam siaran pers, Jumat (1/8/25).
Ary menegaskan bahwa NEK bukan hanya alat transaksi karbon, tetapi menjadi bagian utama dalam kebijakan iklim jangka panjang Indonesia. Dukungan dari pihak eksternal seperti Konservasi Indonesia akan memperkuat kepercayaan global terhadap sistem ini.
Peran Penting dalam Forum Iklim Internasional
Kerja sama ini juga mencakup penguatan posisi Indonesia di panggung iklim dunia, seperti keterlibatan dalam UNFCCC dan pengakuan bersama atas sertifikasi karbon. Langkah ini menjadi bentuk nyata keterlibatan aktif Indonesia dalam diplomasi iklim, sekaligus melindungi kepentingan nasional.
Dari sisi mitra, Meizani Irmadhiany, Senior VP dan Executive Chair Konservasi Indonesia, menilai kolaborasi ini sebagai wujud kontribusi nyata mendukung pencapaian target emisi nasional.
“Kami mendukung target penurunan emisi 31,89% secara nasional dan hingga 43,2% dengan dukungan global, sesuai dengan komitmen NDC Indonesia,” ujar Meizani.
Ia menyebut potensi nilai ekonomi dari kebijakan karbon Indonesia bisa menembus USD 16,7 miliar pada 2030. Konservasi Indonesia akan terlibat dalam penyebaran informasi, penguatan kapasitas, dan penyediaan data berbasis sains.
Integrasi Ilmu Pengetahuan dan Aksi Nyata
Meizani menambahkan, kesuksesan implementasi NEK tidak bisa dilepaskan dari pendekatan berbasis data ilmiah, pelatihan berkelanjutan, serta aksi nyata di lapangan.
“Kemitraan ini memperkuat strategi iklim nasional melalui pelibatan multipihak, publikasi ilmiah, dan pengembangan kapasitas mitra di berbagai level,” katanya.
Kolaborasi antara KLHK dan KI dinilai sebagai pijakan penting dalam pembangunan sistem karbon Indonesia yang inklusif, terukur, dan berdampak, baik di dalam negeri maupun di ranah internasional.* (Sumber: eNBe)