PEKANBARU, DMBGLOBAL.co.id – Upaya Indonesia mencapai target ambisius dalam penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan pemerintah pusat.
Kolaborasi lintas sektor antara pusat, daerah, dunia usaha, dan masyarakat ditegaskan sebagai kunci utama untuk merealisasikan target Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) yang baru.
Hal ini disampaikan Direktur Inventarisasi GRK dan MPV, Mitta Ratna Juwita, dalam acara Peningkatan Kapasitas Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup (Pusdal LH) Wilayah Sumatera di Pekanbaru, 7–8 Oktober 2025 lalu.
Target Emisi Lebih Ambisius
Peningkatan target dalam E-NDC mencerminkan komitmen kuat Indonesia dalam mitigasi iklim. Target pengurangan emisi kini ditingkatkan dari yang semula:
- 31,89% (dengan kemampuan sendiri), naik dari target awal 29%.
- 43,20% (dengan dukungan internasional), naik dari target awal 41%.
“Kolaborasi Pusat dan Daerah, serta para pelaku usaha dan masyarakat dalam pelaporan inventarisasi gas rumah kaca yang berkelanjutan sangat penting dilakukan demi terpenuhinya target pengurangan emisi yang tertuang dalam E-NDC,” ujar Mitta Ratna Juwita menekankan.
Peran Kritis Pulau Sumatera
Kegiatan peningkatan kapasitas ini fokus pada Sumatera, salah satu wilayah yang paling rentan terhadap perubahan iklim.
Meskipun demikian, Mitta mencatat bahwa pelaporan GRK dari wilayah ini masih tergolong rendah akibat keterbatasan data dan sumber daya.
Kepala Pusat Pengendalian LH Wilayah Sumatera, Zamzami, S.E., M.M., memaparkan berbagai langkah konkret yang telah diambil Pusdal LH untuk memperkuat peran daerah:
- Integrasi Kebijakan: Memfasilitasi integrasi pengendalian pembangunan rendah karbon ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di beberapa wilayah.
- Verifikasi Lapangan: Melakukan verifikasi ekosistem gambut di Kabupaten Siak, Pelalawan, dan Bengkalis.
- Dukungan IKLH: Memberikan pembinaan teknis delineasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk mendukung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
Selain itu, Pusdal LH juga aktif menginisiasi pelatihan pengelolaan sampah, seperti pembuatan eco enzyme dan pengisian data dalam Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN).
Pendekatan Inklusif dan Praktik Baik
Dalam upaya pengendalian perubahan iklim, Pusdal LH mengedepankan pendekatan inklusif, yang menempatkan kelompok rentan seperti perempuan, anak, masyarakat miskin, dan penyandang disabilitas sebagai bagian penting dalam mitigasi dan adaptasi.
Berbagai praktik baik di Sumatera menjadi sorotan, antara lain pelatihan desa tangguh bencana (BPBD Riau), konservasi mangrove (Belawan), hingga inisiatif komunitas seperti “Bandar Bakau” di Dumai dan pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat.
Dalam bimbingan teknis, para peserta juga dilatih menggunakan aplikasi SIGN-SMART untuk pelaporan GRK dan diperkenalkan pada mekanisme Measurement, Reporting, and Verification (MRV) serta perdagangan karbon melalui SRN.
Mitta Ratna Juwita menutup kegiatan dengan harapan agar sinergi antarlembaga ini dapat diperkuat, menghasilkan data inventarisasi GRK yang kredibel, dan menjadi dasar perumusan kebijakan iklim nasional.* (Sumber: Humas KLH)