Jakarta, DMBGlobal – Selama puluhan tahun, kelestarian 57 taman nasional di Indonesia terkunci pada satu sumber napas: kucuran dana APBN. Namun, ketergantungan ini mulai digeser.
Pemerintah kini mengalihkan pandangan pada skema pendanaan mandiri yang lebih progresif, mulai dari perdagangan karbon hingga instrumen mutakhir bernama “kredit keanekaragaman hayati” (biodiversity credit).
Langkah ini bukan sekadar urusan angka di atas kertas, melainkan upaya memperkuat benteng terakhir konservasi tanah air.
Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, menekankan bahwa transisi menuju mekanisme pasar lingkungan menjadi krusial agar habitat satwa liar tidak lagi rentan terhadap fluktuasi anggaran negara.
Dalam peringatan Hari Bakti Rimbawan ke-43 di Jakarta, Senin (16/3/2026), Rohmat menegaskan perlunya keterlibatan dana internasional dan inovasi pembiayaan.
“Kita butuh penggalangan pendanaan alternatif, bukan hanya APBN. Misalnya melalui skema perdagangan karbon yang difokuskan pada kegiatan Afforestation, Reforestation, and Revegetation,” ujar Rohmat.
Mengenal Kredit Keanekaragaman Hayati
Jika perdagangan karbon fokus pada emisi, biodiversity credit melangkah lebih jauh. Instrumen ini memungkinkan investor atau korporasi untuk “membeli” nilai ekonomi dari upaya pelestarian alam yang terukur.
Dana yang masuk dialokasikan langsung untuk memulihkan ekosistem, menjaga tutupan hutan, hingga memastikan populasi spesies terancam punah tetap terjaga.
Model ini telah sukses diterapkan di Australia dan Inggris, serta mendapat dukungan penuh dari lembaga global seperti World Bank untuk menutup celah pendanaan konservasi dunia.
Gerak Cepat Lewat Satgas Khusus
Keseriusan transisi ini ditandai dengan pembentukan Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional pada 12 Maret lalu. Tim ini tidak main-main; dipimpin langsung oleh Hashim Djojohadikusumo dengan dukungan ekonom kawakan Mari Elka Pangestu.
Sebagai “laboratorium” awal, Taman Nasional Way Kambas dipilih menjadi lokasi proyek percontohan.
Fokus utamanya bukan hanya mencari cuan untuk konservasi, tetapi juga merumuskan solusi konkret untuk menekan konflik berkepanjangan antara gajah Sumatra dan masyarakat sekitar.
Melalui skema ini, taman nasional diharapkan tidak lagi menjadi beban anggaran, melainkan aset bangsa yang mampu menghidupi dirinya sendiri sekaligus menjaga keseimbangan alam Indonesia.* (Sumber: Ecobiz.asia)