JAKARTA, DMBGLOBAL.co.id – Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan kesiapan Indonesia untuk memimpin aksi iklim global pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP30) yang digelar di Belém, Brasil, pada 10–21 November 2025.
Agenda ini diawali dengan rangkaian World Leaders Meeting pada 6–7 November 2025.
Sebagai langkah strategis, Indonesia telah memperbarui Second Nationally Determined Contribution (SNDC) pada akhir Oktober 2025.
Pembaruan tersebut menetapkan puncak emisi tahun 2030 yang lebih rendah dari skenario sebelumnya melalui dua skenario Low Carbon Compatible with Paris Agreement (LCCP), dengan target penurunan emisi sebesar 8 hingga 17,5 persen. Langkah ini menjadi komitmen konkret menuju visi Indonesia Emas 2045.
Hanif Faisol: Indonesia Hadir Sebagai Penggerak, Bukan Penonton
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa COP30 menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menunjukkan peran nyata dalam transisi energi berkeadilan.
“COP30 menandai satu dekade sejak lahirnya Persetujuan Paris. Meskipun dunia telah menunjukkan kemajuan, target pembatasan kenaikan suhu global 1,5°C masih belum tercapai. Indonesia tetap teguh memperbarui komitmen pengurangan emisi dan memimpin transisi energi yang berkelanjutan,” ujar Menteri Hanif dalam sambutannya.
Lebih lanjut, Hanif menekankan bahwa Indonesia datang ke Belém bukan sebagai penonton, melainkan sebagai penggerak, dengan membawa regulasi, kemitraan, dan target yang terukur untuk mendukung aksi iklim global.
Diplomasi Karbon Perkuat Posisi Indonesia di Pasar Global
Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo, menambahkan bahwa kerja sama internasional menjadi faktor penting dalam memperkuat diplomasi karbon Indonesia.
“Melalui perdagangan karbon lintas sektor, Indonesia berupaya memperluas akses pasar global dan meningkatkan kredibilitas unit karbon nasional. Kami telah menjalin Mutual Recognition Agreements (MRA) dengan mitra global seperti Jepang, Gold Standard, dan Verra,” jelas Hashim.
Paviliun Indonesia Usung Tema Aksi Nyata Menuju Net Zero
Sebagai bagian dari diplomasi lunak, Paviliun Indonesia di COP30 mengangkat tema “Accelerating Substantial Actions of Net Zero Achievements through Indonesia High Integrity Carbon.”
Paviliun ini menjadi wadah kolaborasi bagi pembuat kebijakan dan pelaku pasar karbon untuk membangun ekosistem perdagangan karbon yang sehat, transparan, dan berkelanjutan.
Perpres 110/2025 Perkuat Fondasi Ekonomi Hijau
Dalam konteks domestik, Menteri Hanif optimistis bahwa Indonesia siap memperkuat posisi di pasar karbon global dengan dukungan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK).
Kebijakan ini menjadi pilar penting dalam mewujudkan ekonomi hijau yang kompetitif dan berdaya saing.
Pemerintah juga melakukan evaluasi enam bulanan terhadap capaian mitigasi sesuai mandat SNDC, dengan sektor kehutanan berperan signifikan sebagai penarik laju penurunan emisi. Sementara itu, sektor energi terus diarahkan untuk mempercepat inovasi dan efisiensi menuju target jangka panjang.
Sebagai bagian dari inisiatif nasional, pemerintah mengelola 12,7 juta hektare lahan hutan untuk menggerakkan ekonomi hijau berbasis hutan dan mendukung kesejahteraan masyarakat lokal.
Fokus Prioritas Indonesia di COP30
- Delegasi Indonesia akan memusatkan perhatian pada tiga prioritas utama:
- Penguatan kemitraan internasional dan akses pasar karbon berintegritas.
- Advokasi pertumbuhan ekonomi hijau yang inklusif dan berkeadilan.
- Pendanaan iklim yang seimbang antara mitigasi dan adaptasi.
Dengan langkah-langkah strategis ini, Indonesia menegaskan posisinya sebagai negara penggerak aksi iklim global, sekaligus memperkuat komitmen menuju Net Zero Emission dan Indonesia Emas 2045.* (Sumber: Humas KLH)