DMBGLobal.CO.ID – Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup (Pusdal LH) Jawa mengadakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pembinaan Pengelolaan Sampah Regional di Hotel Ciputra, Semarang, Kamis (21/8/25).
Forum ini diarahkan untuk mempercepat pencapaian target pengelolaan sampah nasional 51,2% pada 2025 serta 100% pada 2029, sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029.
Acara dihadiri langsung oleh Sekda, Kepala Bappeda, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dari 10 kabupaten binaan, yakni Pemalang, Pekalongan, Kendal, Kudus, Pati, Rembang, Purworejo, Purbalingga, Magelang, dan Klaten.
Selain peserta luring, sebanyak 118 orang dari berbagai daerah di Pulau Jawa juga mengikuti rapat melalui daring.
Kepala Dinas LHK Jawa Tengah, Widi Hartanto, menegaskan bahwa Pemprov Jateng telah menginisiasi sejumlah langkah konkret.
Mulai dari pembentukan satgas pengelolaan sampah hingga level desa, pembangunan fasilitas TPS3R tambahan, hingga transformasi TPA menjadi TPST agar hanya residu yang dibuang ke TPA.
Upaya ini sekaligus ditujukan untuk mengakhiri praktik open dumping yang masih marak.
Sementara itu, Kepala Pusdal LH Jawa melalui Kabid Wilayah II, Ari Yuwono, memaparkan data neraca sampah di wilayah Jateng, DIY, dan 10 kabupaten binaan.
Ia menekankan perlunya strategi khusus di daerah yang capaian pengelolaan sampahnya masih di bawah rata-rata nasional 39,01%.
“Kami akan terus memberikan pendampingan agar setiap daerah memiliki program percepatan nyata, dari penataan TPA hingga penguatan fasilitas pengolahan desa,” ujarnya.
Rakor ini juga menghadirkan narasumber dari BPBPK Jateng, Balai Diklat PU, serta akademisi ITB.
Mereka memaparkan opsi teknis mulai dari rehabilitasi hingga pembangunan TPA ramah lingkungan.
Kepala DLH dari masing-masing kabupaten pun mempresentasikan rencana aksi daerah yang kemudian mendapatkan masukan langsung dari para pakar dan Dinas LHK Jateng.
Melalui kolaborasi lintas sektor, Pusdal LH Jawa optimistis percepatan pengelolaan sampah di Jawa dapat berjalan sesuai target.
Langkah ini bukan hanya untuk mendukung kebijakan nasional, tetapi juga menghindari potensi sanksi administratif bagi daerah yang gagal memenuhi capaian 2025.* (Sumber: kemenlh.go.id)