DMBGLOBAL – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan memperkuat upaya pengembangan pasar karbon sektor kehutanan dengan menawarkan berbagai peluang investasi kepada mitra internasional dalam rangkaian Ecosperity Week 2026 dan GenZero Climate Summit 2026 di Singapura.
Forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, lembaga keuangan, akademisi, dan organisasi internasional tersebut dimanfaatkan Indonesia untuk mempromosikan kebijakan terbaru yang mendukung perdagangan karbon berintegritas tinggi sekaligus mempercepat pencapaian target pengurangan emisi nasional.
Dalam berbagai sesi diskusi, Kementerian Kehutanan memaparkan sejumlah langkah strategis yang tengah dilakukan, mulai dari penguatan sistem akuntansi karbon, penyederhanaan proses penerbitan unit karbon, hingga peningkatan perlindungan keanekaragaman hayati dan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan proyek karbon.
Pada forum Nature, Markets, Scale yang diselenggarakan UNEP dan GenZero pada 18 Mei 2026, pembahasan berfokus pada perkembangan implementasi REDD+ dalam berbagai skema pasar karbon global, termasuk pasar kepatuhan, pasar karbon sukarela, dan mekanisme kedaulatan yang berkembang di sejumlah negara.
Penasihat Utama Menteri Kehutanan RI, Edo Mahendra, mengatakan Indonesia kini memasuki fase baru dalam pengembangan pasar karbon setelah pemerintah menerbitkan regulasi yang memberikan kepastian bagi investor.
“Indonesia telah memasuki babak baru dalam era pasar karbon; kali ini, kemauan politik kami diterjemahkan secara jelas ke dalam produk regulasi,” ujar Edo.
Menurutnya, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 menjadi dasar percepatan perdagangan karbon sektor kehutanan melalui proses bisnis yang lebih sederhana dan transparan. Regulasi tersebut juga membuka berbagai mekanisme instrumen nilai ekonomi karbon, termasuk skema nesting yang dinilai penting untuk menjaga integritas lingkungan dan menghindari penghitungan ganda kredit karbon.
Edo menambahkan meningkatnya kebutuhan pasar terhadap kredit karbon berkualitas tinggi menjadi salah satu alasan pemerintah mempercepat penyempurnaan regulasi di sektor kehutanan.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Laksmi Wijayanti, menegaskan pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi investasi karbon hutan melalui berbagai mekanisme yang telah disiapkan.
Komitmen tersebut juga disampaikan dalam pertemuan dengan perwakilan Securing Energy for Europe (SEFE). Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan, Ilham, menjelaskan bahwa pemerintah tengah mendorong pencapaian sejumlah target besar di sektor kehutanan yang telah diumumkan pada COP30 UNFCCC di Belem, Brasil, tahun 2025.
Target tersebut mencakup restorasi dan rehabilitasi 12 juta hektare lahan kritis, pengurangan emisi dari sektor kehutanan melalui proyek avoidance carbon seluas 50 juta hektare, pengembangan perhutanan sosial seluas 8,3 juta hektare, serta penguatan pengelolaan hutan adat seluas 1,4 juta hektare.
“Pemerintah Indonesia membuka semua mekanisme peluang investasi karbon hutan untuk dapat memenuhi target komitmen Bapak Presiden tersebut,” kata Ilham.
Ia menjelaskan pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 untuk menyederhanakan proses bisnis investasi kredit karbon hutan tanpa mengurangi kualitas dan integritas kredit karbon yang dihasilkan.
Menurut Ilham, setiap pengembang proyek tetap diwajibkan memenuhi standar internasional dan prinsip Core Carbon Principles (CCP), termasuk aspek additionality, keterlibatan masyarakat, pembagian manfaat, perlindungan keanekaragaman hayati, dan penerapan safeguard lingkungan.
Selain mengikuti forum utama, delegasi Kementerian Kehutanan juga berpartisipasi dalam ICGD Roundtable on Building High-Integrity Carbon Markets Across ASEAN yang membahas perkembangan pasar karbon di kawasan Asia Tenggara serta peluang kerja sama regional untuk memperkuat pasar karbon yang kredibel dan transparan.
Delegasi Indonesia turut menghadiri Roundtable on Shaping the Future of High-Integrity Carbon Credit Markets yang diselenggarakan World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), Coalition to Grow Carbon Markets (CGCM), dan Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).
Dalam forum tersebut, Edo Mahendra berharap koalisi internasional dapat mendorong aliran investasi yang lebih besar ke proyek-proyek iklim berkualitas tinggi.
“Indonesia berharap CGCM dapat mencapai outcome yang konkret melalui penyaluran volume kapital yang lebih besar menuju aksi iklim yang berintegritas dan berkualitas tinggi yang mendukung peningkatan likuiditas pasar karbon internasional,” ujarnya.
Di sela kegiatan, Kementerian Kehutanan juga menggelar pertemuan bilateral dengan Wildlife Conservation Society (WCS) guna membahas implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 7 Tahun 2026 serta peluang investasi pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi.
Sebagai tindak lanjut kerja sama internasional di bidang iklim, Pemerintah Indonesia juga menandatangani perjanjian kerja sama dengan UNEP terkait pengelolaan REDD+ berkelanjutan. Kesepakatan tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam pengembangan pasar karbon global sekaligus mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.*
Sumber: Humas Kehutanan.go.id