JAKARTA, DMBGLOBAL – Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati meminta pemerintah memastikan masyarakat lokal menjadi mitra utama dalam setiap proyek perdagangan karbon (carbon trading). Menurutnya, pelibatan masyarakat merupakan kunci agar manfaat ekonomi dari sektor tersebut dapat dirasakan secara adil dan berkelanjutan.
Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (20/7/2026), Sari mengatakan perdagangan karbon tidak boleh hanya berorientasi pada transaksi ekonomi atau kepentingan pasar global. Program tersebut juga harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang selama ini menjaga kelestarian lingkungan.
Ia menegaskan masyarakat adat, petani hutan, nelayan, serta komunitas yang hidup di sekitar kawasan konservasi memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem penyerap karbon. Karena itu, mereka harus memperoleh manfaat langsung dari pengembangan perdagangan karbon.
“Setiap proyek karbon harus melibatkan masyarakat lokal sebagai mitra utama, bukan sekadar objek pembangunan. Dengan begitu, insentif ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan oleh mereka yang menjaga kawasan konservasi dan sumber daya alam,” ujar Sari.
Menurutnya, Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi salah satu pemain utama di pasar karbon dunia. Kekayaan hutan tropis, kawasan mangrove, lahan gambut, hingga ekosistem pesisir menjadi aset strategis yang mampu menyerap emisi karbon dalam jumlah besar.
Meski demikian, Sari mengingatkan potensi tersebut hanya dapat dimanfaatkan secara optimal apabila didukung tata kelola yang transparan, akuntabel, dan memiliki kepastian regulasi. Selain itu, mekanisme pembagian manfaat juga harus dilakukan secara adil agar tidak menimbulkan kesenjangan.
Ia menilai perdagangan karbon dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi hijau yang mampu menciptakan lapangan kerja baru, menarik investasi berkelanjutan, sekaligus memperkuat industri rendah karbon di Indonesia.
DPR RI, lanjut Sari, akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi perdagangan karbon agar seluruh proses berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kredibilitas Indonesia di pasar karbon global sekaligus melindungi kepentingan nasional.
Sari optimistis Indonesia mampu menjadi salah satu pemimpin ekonomi hijau di kawasan apabila pemerintah, DPR RI, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat terus memperkuat kolaborasi dalam membangun sistem perdagangan karbon yang berkelanjutan.*
Sumber: Parlementaria