SORONG, DMBGLOBAL – Papua dinilai memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan rendah karbon nasional berkat kekayaan hutan tropis, ekosistem mangrove, kawasan pesisir, dan keanekaragaman hayati yang berfungsi sebagai penyerap karbon alami. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan…
JAKARTA, DMBGLOBAL – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan tengah mengkaji peluang untuk memasukkan pelabuhan berkonsep green port (pelabuhan hijau) ke dalam skema Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Langkah ini berpotensi memberikan insentif ekonomi bagi pengelola pelabuhan yang berhasil menekan…
Jakarta, DMBGlobal – Pemerintah Indonesia bergerak cepat memberikan kepastian hukum bagi para pemain ekonomi hijau. Dalam Rakortas Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon (NEK) terbaru, pemerintah menjanjikan seluruh aturan turunan dari Perpres 110/2025 akan tuntas pada Maret 2026. Langkah ini diambil…
Jakarta, DMBGlobal – Indonesia tengah bersiap mengapitalisasi potensi ekosistem pesisirnya melalui skema Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara resmi menargetkan perdagangan karbon biru (blue carbon) dapat mulai diimplementasikan pada tahun 2027 mendatang. Saat ini, proyek ambisius…
BRASIL, DMBGLOBAL.CO.ID – Indonesia kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu pemimpin global dalam pengembangan pasar karbon berintegritas tinggi melalui Talk Show Session di Paviliun Indonesia pada COP-30 UNFCCC, Sabtu (15/11/25). Dalam sesi tersebut, Ilham, Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Kementerian…
DMBGlobal.CO.ID – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjalin kemitraan strategis dengan Konservasi Indonesia (KI) guna memperkuat sistem Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang tangguh dan berkelanjutan. Kerja sama ini difokuskan pada percepatan aksi iklim melalui kebijakan berbasis sains dan tata…
DMBGlobal.CO.ID – Perdagangan karbon menjadi salah satu topik hangat yang semakin sering dibahas, terutama setelah diterbitkannya POJK Nomor 14 Tahun 2023. Mekanisme ini dinilai memiliki potensi nilai ekonomi luar biasa, bahkan bisa mencapai hingga Rp3.000 triliun. Tapi sebenarnya, apa itu…
